Buserpantura.id | Medan,Selasa 21 Oktober 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong sinergi lintas sektor untuk memperkuat tata kelola data kependudukan di Provinsi Sumatera Utara. Upaya ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi bertema “Penguatan Tata Kelola Data Kependudukan dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional dan Daerah di Provinsi Sumatera Utara” yang digelar oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melalui Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan.
Kegiatan yang berlangsung di Medan ini menghadirkan narasumber dari Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, serta Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kodam I/Bukit Barisan, Polda Sumatera Utara, BINDA Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU).
Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta, menegaskan pentingnya forum ini untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah.
“Optimalisasi data kependudukan menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah secara kolektif dan merata,” ujar Kartika saat membuka rapat koordinasi tersebut.
Kartika menjelaskan, tingginya arus mobilitas penduduk di wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang) memunculkan dinamika perubahan struktur kependudukan yang cepat. Kondisi ini menuntut adanya sistem data yang mampu merekam pergerakan populasi secara berkala dan akurat.
Menurutnya, data kependudukan yang presisi berperan vital dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Program Prioritas Nasional, seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, penyaluran bantuan sosial, serta penataan administrasi kependudukan berbasis digital.
“Tanpa data yang valid dan terverifikasi, program pemerintah berisiko tidak tepat sasaran dan dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional,” tambahnya.
Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus mendorong percepatan optimalisasi tata kelola administrasi data kependudukan melalui kolaborasi aktif antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pencapaian tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Team
