Presiden Prabowo Tugaskan Tim Gabungan BPKP Dan Kejaksaan Sisir Dana Desa Tahun 2024-2025

- Penulis

Senin, 22 Desember 2025 - 14:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buserpantura.id | NGAWI,Senin (22/12/2025) — Balai desa sepi seperti kuburan, gara” instruksi audit total langsung dari presiden prabowo dan polemik dana desa yang seret.Banyak yang ragu dana desa akan di cabut, kursinya tidak akan di jual untuk dibeli.

Jujur saja banyak yang nyalon kades karena melihat anggaran milyaran Dana desa kalau di cabut cuma gajian, pokoknya marah” saja, tidak cukup buat bayar pinjaman kampanye malah menggadaikan sawah.Kalau tidak ada duit tapi rakyat ngeluh jalan rusak berlubang, mending jadi Pedagang cilok aja.

Hasil nya jelas tidak terpantau sama BPKP !
Info dari berita sebelumnya, zaman sekarang kades keringat dingin sakit diare sakit demam sakit stroke karena audit yang ketat.Apa lagi kalau sumber uang disimpan Kartu kosong bisa registrasi kaya dompet santri tua.

Kata calon kades berbisik : “sial aku sudah pesan dari dulu, aku sudah menyembelih sapi untuk rukun tetangga, ternyata dana desa disentralkan lagi, bukan maju daftar saja. Mending usaha warung pecel mending berkah.

Ini bukti nyata banyak yang mau jadi kades bukan karena bangun kampung ,progam desa mandiri rakyat sejahtera tapi mau bangun rumah garasi Kalau uangnya di bunuh, lebih baik rakyat biasa yang pandai mengkritik daripada jadi pejabat yang dituduh.

Presiden telah memerintahkan tim gabungan (BPKP & kejaksaan) untuk menyisir dana desa untuk tahun2024-2025, ini membuat banyak masyarakat mendukung sekali.

PMK no 81, aturan baru kerja cair dana desa harus melalui verifikasi berlapis, uang macet, proyek macet, kepala pusing.kalau dana desa dihapus, yang terdaftar kades lah yang benar” kerja ibadah, bukan yang mau menambah arisan tambang.
(Tim)

Baca Juga:  Pussimpur Dukung Latihan Antar Kecabangan Pasis Dikcabpa Abit Akmil TA 2025 di Pusdikif, Cipatat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel buserpantura.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua Umum GNTP: Korupsi Berawal dari Politik Berbiaya Tinggi, Negara Harus Memutus Mata Rantai “Bisnis Kekuasaan”
POLDA BANTEN Kenapa Terkesan Takut Diwawancara Wartawan Terkait Kasus UUN/FamFukTjhong, Ketum FERADI WPI Prihatin
GNTP Tegaskan Dukungan terhadap Penegakan Hukum yang Tegas, Profesional, dan Berkeadilan dalam Pemberantasan Korupsi
Personel Polsek Jombang Monitoring Perkembangan Tanaman Jagung di Desa Plosogeneng
Pimpinan Umum Media CyberTNI.id Ahmad Wibisono, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX Tempuh Jalur Hukum Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Penyerangan Kehormatan
Ketua Umum GNTP Apresiasi Surat Terbuka Mahfud MD kepada Presiden Prabowo, Dorong Penegakan Hukum Sesuai Kewenangan dan Prosedur
Ketum FERADI WPI Bagikan Kesaksian Rohani, Mengaku Mendapat Rhema dari Mazmur 91:7
FERADI WPI dan Korban Hormati Klarifikasi Ketua DPRD Lebak, Serahkan Pembuktian kepada Penyidik Polda Banten
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 04:49 WIB

Ketua Umum GNTP: Korupsi Berawal dari Politik Berbiaya Tinggi, Negara Harus Memutus Mata Rantai “Bisnis Kekuasaan”

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:06 WIB

POLDA BANTEN Kenapa Terkesan Takut Diwawancara Wartawan Terkait Kasus UUN/FamFukTjhong, Ketum FERADI WPI Prihatin

Sabtu, 25 Juli 2026 - 08:24 WIB

GNTP Tegaskan Dukungan terhadap Penegakan Hukum yang Tegas, Profesional, dan Berkeadilan dalam Pemberantasan Korupsi

Jumat, 24 Juli 2026 - 04:45 WIB

Personel Polsek Jombang Monitoring Perkembangan Tanaman Jagung di Desa Plosogeneng

Kamis, 23 Juli 2026 - 15:24 WIB

Pimpinan Umum Media CyberTNI.id Ahmad Wibisono, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX Tempuh Jalur Hukum Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Penyerangan Kehormatan

Berita Terbaru