Buserpantura.id | Mojokerto – Dugaan praktik “setingan” dalam operasi tangkap tangan (OTT) kembali mencoreng wajah penegakan hukum di daerah. Kali ini, sorotan tajam datang dari Ahmad Wibisono SH, Dewan Pendiri PT CYBERTNI Grup Internasional sekaligus Pimpinan Umum Redaksi media cybertni.id, yang angkat bicara dan mengecam keras tindakan yang diduga melibatkan oknum advokat dan aparat penegak hukum (APH) di wilayah hukum Mojokerto.
Dalam keterangannya, Ahmad Wibisono menilai peristiwa yang menimpa seorang wartawan dari media mebesnews.com bukanlah murni penegakan hukum, melainkan sarat rekayasa yang berpotensi menjebak insan pers. Ia menyebut, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga mencederai prinsip keadilan serta kebebasan pers yang dijamin undang-undang.
“Ini bukan sekadar kasus hukum biasa. Ada indikasi kuat praktik setingan yang sengaja dirancang untuk menjebak wartawan. Jika benar, maka ini adalah bentuk kejahatan serius terhadap kemerdekaan pers,” tegasnya.
Menurut informasi yang dihimpun, kasus bermula dari adanya permintaan kepada wartawan untuk menurunkan atau menghapus sebuah pemberitaan. Dalam proses tersebut, diduga terjadi komunikasi yang mengarah pada kesepakatan pemberian sejumlah uang sebesar Rp3 juta dengan dalih “jasa hapus berita”.
Namun, saat transaksi berlangsung di lokasi yang telah ditentukan, aparat penegak hukum disebut-sebut sudah bersiaga dan langsung melakukan penangkapan dengan dalih OTT.
Ahmad Wibisono menilai skenario tersebut sangat janggal dan patut diduga sebagai bentuk jebakan yang terstruktur. Ia menegaskan, jika benar ada pihak yang dengan sengaja mengarahkan situasi agar wartawan terlibat dalam transaksi tersebut, maka tindakan itu merupakan pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi.
“Kalau dari awal sudah di-setting, lalu wartawan diarahkan dan dijebak hingga terjadi transaksi, ini bukan OTT murni, ini rekayasa. Ini mencederai hukum itu sendiri,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti keterlibatan oknum advokat yang seharusnya menjunjung tinggi kode etik profesi. Menurutnya, advokat memiliki peran sebagai penegak hukum yang berdiri di atas prinsip keadilan, bukan justru menjadi bagian dari skenario yang merugikan pihak lain.
“Advokat itu profesi mulia. Tapi kalau ada oknum yang bermain seperti ini, jelas mencoreng marwah profesi advokat. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Ahmad Wibisono juga mengkritik keras aparat penegak hukum yang diduga terlibat dalam operasi tersebut. Ia menilai, APH seharusnya bertindak profesional, transparan, dan tidak memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
“APH itu simbol keadilan. Kalau sampai ikut dalam dugaan setingan seperti ini, maka kepercayaan publik bisa runtuh. Ini berbahaya bagi sistem hukum kita,” katanya.
Ia pun mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh dan independen terhadap kasus ini. Menurutnya, perlu ada transparansi penuh untuk mengungkap apakah benar terjadi rekayasa dalam OTT tersebut, serta siapa saja pihak yang terlibat.
Selain itu, Ahmad Wibisono juga menyerukan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Ia mengingatkan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak boleh ditekan, diintimidasi, apalagi dijebak dengan skenario hukum.
“Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas justru dikriminalisasi dengan cara-cara seperti ini. Negara harus hadir melindungi insan pers,” tegasnya.
Kasus ini pun kini menjadi perhatian berbagai kalangan, khususnya komunitas jurnalis dan pemerhati hukum. Banyak pihak menilai, jika dugaan ini terbukti benar, maka perlu ada tindakan tegas terhadap oknum advokat maupun aparat penegak hukum yang terlibat, guna menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik.
Di tengah polemik yang berkembang, masyarakat berharap agar kebenaran segera terungkap dan tidak ada lagi praktik-praktik yang merusak tatanan hukum serta kebebasan pers di Indonesia.
Team
