Masyarakat dan Pemuda Jombang Rukun Bersatu (PJR BERSATU) Tegas Tolak Pembangunan Tower BTS Ilegal

- Penulis

Kamis, 30 April 2026 - 02:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buserpantura.id| Jombang — Masyarakat bersama Pemuda Jombang Rukun Bersatu (PJR BERSATU) menyatakan sikap tegas menolak pembangunan tower BTS yang tidak dilengkapi dengan izin resmi dan transparan. Keberadaan tower tanpa kejelasan legalitas dinilai merugikan masyarakat serta menimbulkan keresahan, terutama terkait potensi dampak radiasi dan keselamatan lingkungan sekitar.

Sebagai bentuk komitmen menjaga kepentingan keselamatan dan keresahan warga, PJR BERSATU bersama masyarakat jombang siap turun ke desa desa melakukan patroli dan penelusuran langsung ke sejumlah titik lokasi yang diduga terdapat tower BTS bermasalah.

Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi pembangunan tower BTS ilegal di jombang yang dibiarkan tanpa pengawasan.

Salah satu contoh yang menjadi sorotan publik berada di wilayah Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, yang diduga berdiri tanpa kejelasan izin. Masyarakat setempat berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan peninjauan ulang, penertiban, hingga penindakan sesuai aturan yang berlaku.

PJR BERSATU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mengedepankan aspek legalitas, keamanan, serta keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat. Jika tidak, maka penolakan akan terus dilakukan demi melindungi hak dan keselamatan warga khususnya masyarakat jombang.

 

(DV)

Baca Juga:  Polres Jombang Ungkap 17 Pelaku Curanmor, Amankan 34 Sepeda Motor Dalam Dua Bulan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel buserpantura.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua Umum GNTP: Korupsi Berawal dari Politik Berbiaya Tinggi, Negara Harus Memutus Mata Rantai “Bisnis Kekuasaan”
POLDA BANTEN Kenapa Terkesan Takut Diwawancara Wartawan Terkait Kasus UUN/FamFukTjhong, Ketum FERADI WPI Prihatin
GNTP Tegaskan Dukungan terhadap Penegakan Hukum yang Tegas, Profesional, dan Berkeadilan dalam Pemberantasan Korupsi
Personel Polsek Jombang Monitoring Perkembangan Tanaman Jagung di Desa Plosogeneng
Pimpinan Umum Media CyberTNI.id Ahmad Wibisono, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX Tempuh Jalur Hukum Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Penyerangan Kehormatan
Ketua Umum GNTP Apresiasi Surat Terbuka Mahfud MD kepada Presiden Prabowo, Dorong Penegakan Hukum Sesuai Kewenangan dan Prosedur
Ketum FERADI WPI Bagikan Kesaksian Rohani, Mengaku Mendapat Rhema dari Mazmur 91:7
FERADI WPI dan Korban Hormati Klarifikasi Ketua DPRD Lebak, Serahkan Pembuktian kepada Penyidik Polda Banten
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 04:49 WIB

Ketua Umum GNTP: Korupsi Berawal dari Politik Berbiaya Tinggi, Negara Harus Memutus Mata Rantai “Bisnis Kekuasaan”

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:06 WIB

POLDA BANTEN Kenapa Terkesan Takut Diwawancara Wartawan Terkait Kasus UUN/FamFukTjhong, Ketum FERADI WPI Prihatin

Sabtu, 25 Juli 2026 - 08:24 WIB

GNTP Tegaskan Dukungan terhadap Penegakan Hukum yang Tegas, Profesional, dan Berkeadilan dalam Pemberantasan Korupsi

Jumat, 24 Juli 2026 - 04:45 WIB

Personel Polsek Jombang Monitoring Perkembangan Tanaman Jagung di Desa Plosogeneng

Kamis, 23 Juli 2026 - 15:24 WIB

Pimpinan Umum Media CyberTNI.id Ahmad Wibisono, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX Tempuh Jalur Hukum Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Penyerangan Kehormatan

Berita Terbaru