Buserpantura.id | JOMBANG — Gelombang penolakan warga Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang terhadap aktivitas truk uruk dan pembangunan kawasan industri terus memanas. Kemarahan warga kini tidak hanya tertuju pada aktivitas proyek yang dinilai merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga mengarah langsung kepada Kepala Desa Bandarkedungmulyo yang dianggap lebih berpihak kepada kepentingan investor dibanding rakyatnya sendiri, Selasa (12/5/2026).
Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Desa Bandarkedungmulyo (FKMD) turun ke jalan melakukan aksi penutupan akses menuju lokasi pabrik dan area pengurukan. Dengan memasang patok serta pembatas jalan, warga berusaha menghentikan lalu lalang truk proyek yang selama ini disebut menjadi sumber keresahan masyarakat.
Aksi sempat berlangsung tegang ketika aparat dari Polres Jombang membuka patok yang dipasang warga. Adu argumen pun tak terhindarkan antara massa aksi dan petugas di lokasi.
Warga mengaku sudah terlalu lama memendam kekecewaan terhadap Pemerintah Desa Bandarkedungmulyo. Berbagai keluhan mulai dari kerusakan jalan, debu beterbangan, potensi pencemaran lingkungan hingga dugaan pelanggaran regulasi pembangunan industri disebut berkali-kali disampaikan, namun tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah desa.
“Selama ini suara masyarakat seperti tidak dianggap. Ketika warga mengeluh soal dampak proyek, pemerintah desa justru terkesan membela kepentingan perusahaan,” ujar salah seorang warga dalam aksi tersebut.
Situasi semakin memanas setelah muncul dugaan adanya kepentingan tertentu di balik mulusnya pembangunan sejumlah pabrik dan kawasan industri di wilayah desa. Warga menilai terdapat banyak kejanggalan dalam proses regulasi maupun kebijakan desa yang dianggap terlalu mempermudah masuknya investor tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar.
Bahkan, sejumlah warga secara terbuka menduga adanya praktik yang tidak transparan dalam proses perizinan maupun pengambilan kebijakan di tingkat desa.
“Kami menduga ada pihak-pihak yang menikmati keuntungan pribadi dari berdirinya pabrik-pabrik di desa ini. Karena itu semuanya harus dibuka secara terang benderang kepada masyarakat,” tegas salah satu peserta aksi.
Atas berbagai persoalan tersebut, warga berencana mengajukan permohonan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang agar dilakukan audit menyeluruh terhadap Pemerintah Desa Bandarkedungmulyo.
Warga meminta audit melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang bersama Inspektorat Kabupaten Jombang guna menelusuri berbagai kebijakan pemerintah desa yang berkaitan dengan pembangunan kawasan industri dan aktivitas perusahaan asing di wilayah tersebut.
Masyarakat menilai audit penting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun kebijakan yang merugikan kepentingan warga desa.
“Kami hanya ingin transparansi. Kalau memang semuanya bersih, silakan dibuka ke publik. Tapi kalau ada penyimpangan, harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar warga lainnya.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Desa Bandarkedungmulyo (FKMD), Jatmiko Dwi Utomo, menegaskan bahwa kemarahan warga hari ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan yang selama ini terus dipendam masyarakat.
Menurutnya, warga sebelumnya justru turut membantu percepatan pembangunan pabrik di Dusun Kedungasem, termasuk mendukung pelebaran akses jalan menuju lokasi industri yang awalnya sempit hingga menjadi jalan besar seperti saat ini.
Namun, warga merasa perjuangan mereka justru dibalas dengan kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
“Selama ini kami warga Bandarkedungmulyo sudah sangat sabar menghadapi sikap dan perilaku Kepala Desa kami. Banyak sekali kejanggalan dari berbagai kegiatan pemerintah desa yang dipimpin Kades Zainal, mulai pembangunan jalan lingkungan sampai regulasi perizinan beberapa perusahaan asing di desa kami. Hari ini masyarakat sudah terlalu jengkel dan akhirnya meluapkan semua kekecewaan melalui aksi unjuk rasa,” tegas Jatmiko.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Bandarkedungmulyo belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan yang disampaikan warga. Sementara aparat kepolisian masih berupaya membuka ruang mediasi antara masyarakat dan pihak perusahaan guna meredam ketegangan yang terus meningkat.
Team
