Buserpantura.id | Semarang, Rabu 15 November 2025 – Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang (USM) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call For Paper, dengan tema ‘Reformasi peradilan : Mewujudkan hakim yang profesional dan berintegritas “.di Ruang Teleconference Lantai 8. Gedung Menara USM, Rabu (15/11/2025).
Dalam.acara ini menghadirkan empat narasumber yang sangat kompeten dibidang nya antara lain :
- Dr Suparman Marzuki ,SH.MH (ketua komisi yudisial RI 2013 -2015)
- Dr Hamdan zoelva ,SH.MH (Ketua mahkamah Konstitusi 2013-2015)
- Dr M.junaidi SH.MH (dosen pasca sarjana Magister Hukum Universitas semarang)
- Dr.Dian Rositawati.SH.MA (Wakil.ketua bidang akademik/pengajar STHI jentera.
- Selaku moderator Dr Dedy Suwandi SH.MH (dosen fakultas hukum universitas semarang).
Dekan FH USM, Dr Amri P Sihotang SS SH MHum, membuka secara resmi acara ini. Disampaikan dia, acara ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan gagasan, analisis kritis, serta kontribusi akademik dari berbagai kalangan, dalam rangka memberikan masukan terhadap reformasi peradilan di negeri ini
Suparman marzuki menyampaikan bahwa hakim kewenangan nya besar sekali,memeriksa mengadili dan memutus perkara.seperti dalam pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Beliau juga menegaskan salah satu pondasi penting hakim dalam menjalan peradilan adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka /independen dari campur tangan pihak lain baik eksekutif maupun legislatif
Dalam seminar nasional ini Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva meminta kepada pemerintah pusat untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial (KY).
Hal tersebut ditegaskan Hamdan untuk menyikapi persoalan persidangan yang melibatkan para hakim di Indonesia.
Hamdan mengungkapkan keberadaan hakim selalu menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas lantaran hakim kerap dianggap di bawah kendali pemerintah.
“Hakim itu sejak dulu dipandang di bawah kendali pemerintah. Maka untuk menghindari kekuasaan di bawah pemerintah, hakim akhirnya ditaruh di bawah satu atap dengan Mahkamah Agung. Tapi ternyata tidak semudah itu, karena hakim kalau sudah ditelepon atasannya, ya sudah tidak bisa berbuat lebih jauh,” ujarnya
Terkait perkembangan zaman yang ada saat ini, pihaknya juga menekankan mengenai penegakan etika hukum.
“Selama saya mengajar di kuliah, yang saya tekankan selalu mengenai etika hukum. Karena walaupun misalnya pakai Chat GPT bisa dilakukan dan kebenaran mendekati 100 persen, tetapi masalah etika itu tidak bisa diubah kalau tidak berangkat dari integritas diri sendiri. Jadi artinya integritas tidak bisa dibeli oleh chat GBT Google,” ujarnya dengan tegas
Muhammad Junaidi juga mengakui bahwa persoalan hakim ini sangatlah penting karena segala masalah di Indonesia ini bermuara pada profesi tersebut.
“Mereka ini pintu masuk saja, karena ada banyak unsur advokat, kepolisian peradilan. Tapi ujung-ujungnya tetap masuk pada hakim,” ujar Junaidi.
Dian Rositasari, juga menuturkan bahwa persoalan hakim yang muncul dipengaruhi oleh ketegangan yang kerap terjadi antara Komisi Yudisial (KY)dengan MA.
Dan tingkat keamanan dari hakim dan kesejahteraan harus lebih ditingkatkan.
“Maka kita perlu melihat seperti apa pola relasi antara KY dengan MA. Karena pola seleksi hakim tidak jelas. Seleksi ditentukan peraturan dari banyak unsur,” ungkapnya.
(sriyanto)
