Perhutani KPH Jombang Sosialisasikan Larangan Sumur Bor Di Kawasan Hutan Ke Masyarakat

- Penulis

Jumat, 26 Juni 2026 - 04:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buserpantura.id | JOMBANG, PERHUTANI (24/06/2026) — Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, sosialisasikan larangan sumur bor dalam kawasan hutan, ke LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) lingkup wilayah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Munung. Kegiatan sosialisasi berlangsung di Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Nganjuk ,pada Selasa (23/06).

Kepala Perhutani KPH Jombang, melalui Marsono Asper/ BKPH Munung, menegaskan bahwa larangan pengeboran ini, menindak lanjuti surat dari Divre Perhutani Jawa Timur, menyangkut larangan aktivitas pengeboran sumur di kawasan hutan dengan alasan apa pun, kecuali jika telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Kehutanan.

Sujiono Ketua LMDH Sumberjaya makmur, menyambut baik kegiatan ini, guna memberikan pemahaman bagi masyarakat yang belum memahami, mengenai larangan sumur bor di kawasan hutan, serta menambah wawasan sekiranya lokasi mana saja yang sekiranya diperkenankan untuk mendapat ijin dari Kementerian , jika diusulkan memperoleh ijin sumur bor,” katanya

Sosialisasi di ikuti 70 orang, hadir Asper BKPH Munung beserta jajaran, di ikuti Sujiono Ketua LMDH Sumberjaya makmur, Suroso Sekertaris LMDH Sumberjaya Makmur dan dihadiri juga perwakilan dari masyarakat Desa Sumbersono, Desa Prayungan, Desa Gondang wetan, Desa Lumpang Kuwik , Desa Ngepung,Desa Pinggir,Desa Pule dan Desa Perning . (Kom-PHT/Jbg/Ars)

Baca Juga:  Babinsa Koramil Donggo Bantu Warga Panggul Motor Menyeberangi Sungai So Nampa di Bima

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel buserpantura.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua Umum GNTP: Korupsi Berawal dari Politik Berbiaya Tinggi, Negara Harus Memutus Mata Rantai “Bisnis Kekuasaan”
POLDA BANTEN Kenapa Terkesan Takut Diwawancara Wartawan Terkait Kasus UUN/FamFukTjhong, Ketum FERADI WPI Prihatin
GNTP Tegaskan Dukungan terhadap Penegakan Hukum yang Tegas, Profesional, dan Berkeadilan dalam Pemberantasan Korupsi
Personel Polsek Jombang Monitoring Perkembangan Tanaman Jagung di Desa Plosogeneng
Pimpinan Umum Media CyberTNI.id Ahmad Wibisono, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX Tempuh Jalur Hukum Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Penyerangan Kehormatan
Ketua Umum GNTP Apresiasi Surat Terbuka Mahfud MD kepada Presiden Prabowo, Dorong Penegakan Hukum Sesuai Kewenangan dan Prosedur
Ketum FERADI WPI Bagikan Kesaksian Rohani, Mengaku Mendapat Rhema dari Mazmur 91:7
FERADI WPI dan Korban Hormati Klarifikasi Ketua DPRD Lebak, Serahkan Pembuktian kepada Penyidik Polda Banten
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 04:49 WIB

Ketua Umum GNTP: Korupsi Berawal dari Politik Berbiaya Tinggi, Negara Harus Memutus Mata Rantai “Bisnis Kekuasaan”

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:06 WIB

POLDA BANTEN Kenapa Terkesan Takut Diwawancara Wartawan Terkait Kasus UUN/FamFukTjhong, Ketum FERADI WPI Prihatin

Sabtu, 25 Juli 2026 - 08:24 WIB

GNTP Tegaskan Dukungan terhadap Penegakan Hukum yang Tegas, Profesional, dan Berkeadilan dalam Pemberantasan Korupsi

Jumat, 24 Juli 2026 - 04:45 WIB

Personel Polsek Jombang Monitoring Perkembangan Tanaman Jagung di Desa Plosogeneng

Kamis, 23 Juli 2026 - 15:24 WIB

Pimpinan Umum Media CyberTNI.id Ahmad Wibisono, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX Tempuh Jalur Hukum Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Penyerangan Kehormatan

Berita Terbaru