Buserpantura.id| Jombang,27 April 2026 — Proyek pembangunan MBG di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang semestinya menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam pembangunan, kini justru berubah menjadi monumen kegagalan. Proyek yang dikerjakan oleh PT Pubagot Jaya Konstruksi tersebut tampak terbengkalai tanpa arah, tanpa progres, dan tanpa kejelasan. Di tengah kondisi ini, publik dikejutkan dengan besarnya nilai anggaran yang disebut-sebut mencapai kurang lebih Rp16 miliar. Pertanyaan pun mencuat dengan tajam: ke mana sebenarnya uang sebesar itu mengalir?
Di lokasi proyek, tidak ada tanda-tanda pekerjaan berjalan. Yang terlihat hanya bangunan setengah jadi, material yang tak terurus, serta suasana sunyi tanpa aktivitas. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya kelalaian serius, bahkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Dengan nilai anggaran yang fantastis, publik menilai hasil di lapangan sangat tidak sebanding, bahkan jauh dari kata wajar.
Ketiadaan penjelasan resmi dari pihak kontraktor maupun pemerintah terkait semakin memperkeruh keadaan. Pemerintah sebagai pemilik program dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan, sementara kontraktor pelaksana seolah lepas dari tanggung jawab. Jika proyek dengan nilai miliaran rupiah bisa mangkrak begitu saja tanpa kejelasan, maka ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi kuat adanya masalah serius dalam tata kelola anggaran.
Tim awak media dari buserpantura.id yang turun langsung ke lokasi menyaksikan kondisi yang memprihatinkan tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek ini jauh dari target penyelesaian, bahkan terkesan ditinggalkan. Hal ini memicu kemarahan masyarakat yang merasa dirugikan dan dikhianati. Mereka menilai proyek ini bukan lagi sekadar gagal, tetapi sudah mencederai kepercayaan publik.
Dengan nilai anggaran kurang lebih Rp16 miliar, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan akuntabel. Uang rakyat bukan untuk disia-siakan, apalagi hilang tanpa jejak yang jelas. Aparat penegak hukum pun didorong untuk segera turun tangan mengusut tuntas proyek ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga aliran anggaran yang digunakan.
Jika pemerintah dan kontraktor terus bungkam, maka kecurigaan publik akan semakin menguat. Proyek MBG Tunggorono kini bukan hanya tentang pembangunan yang mangkrak, tetapi juga tentang hilangnya kepercayaan terhadap sistem. Dan jika Rp16 miliar bisa “lenyap” tanpa pertanggungjawaban, maka ini adalah alarm keras bahwa ada yang tidak beres dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Red_team
