Buserpantura.id| Jombang, 25 Desember 2025 — Perusahaan TBG (Tiang Bersama Group) diduga secara terang-terangan melanggar hukum dengan melakukan pemasangan tiang utilitas di ruas jalan kabupaten wilayah Jombang tanpa mengantongi izin resmi dari dinas PUPR nasional
Aktivitas ini memicu pertanyaan serius: di mana fungsi pengawasan negara?
Hasil penelusuran menunjukkan, tiang-tiang tersebut berdiri di ruang milik jalan (Rumija) dan ruang manfaat jalan, area yang secara tegas dilindungi undang-undang dan tidak boleh dimanfaatkan sembarangan oleh korporasi.
Langgar Hukum Jalan, Tata Ruang, dan Ketertiban Umum
Tindakan TBG berpotensi melanggar:
UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Pasal 12 dan 63: Pemanfaatan ruang jalan tanpa izin penyelenggara jalan merupakan perbuatan melawan hukum.
PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Setiap penggunaan ruang jalan wajib izin dan kajian teknis, pelanggaran dapat berujung pembongkaran paksa.
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Menegaskan kepatuhan perizinan berusaha dan sanksi bagi pelaku usaha yang mengabaikan legalitas.
Perda Kabupaten Jombang tentang Ketertiban Umum dan Pemanfaatan Fasilitas Publik
Melarang pendirian utilitas tanpa izin di fasilitas umum.
Konfirmasi Mandek, TBG Bungkam
Ironisnya, upaya konfirmasi kepada pihak TBG hingga kini tidak membuahkan jawaban. Sikap bungkam ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas pemasangan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa izin yang valid
“Jika benar tidak berizin, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pembangkangan terhadap hukum dan kedaulatan daerah,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Desakan Tindakan Tegas: Hentikan dan Bongkar
Publik mendesak Pemkab PUPR nasional, Pemkab Jombang, khususnya Dinas PUPR, Dishub, Satpol PP, serta Aparat Penegak Hukum, untuk:
Menghentikan seluruh aktivitas TBG
Membongkar tiang yang dipasang tanpa izin
Membuka ke publik dokumen perizinan
Menindak pidana pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan unsur kesengajaan
Jika pembiaran terus terjadi, maka patut diduga ada kelalaian serius bahkan pembiaran sistematis terhadap pelanggaran ruang publik yang merugikan negara dan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, TBG tetap memilih diam, sementara ruang publik Jombang diduga telah dikapling tanpa izin oleh kepentingan bisnis.
Ferri
